Rapat Rutin Soroti Kerja Sama BUMDes dengan Warga yang Dinilai Tidak Transparan

Rapat BPD juga bahas laporan warga terkait BUMDES

Dalam rapat rutin yang digelar baru-baru ini, terungkap persoalan serius terkait kerja sama antara BUMDes dengan warga desa. Kerja sama yang sebelumnya dijanjikan menggunakan sistem bagi hasil yang menguntungkan, justru menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat.

Sejumlah warga mengaku telah mengeluarkan modal hingga puluhan juta rupiah untuk mendukung program tersebut. Namun, hingga hampir satu tahun berjalan, mereka belum menerima hasil apa pun sesuai dengan kesepakatan awal.

Kondisi ini semakin memicu keresahan karena pihak BUMDes dinilai tidak menunjukkan tanggung jawab yang jelas. Tidak adanya laporan perkembangan usaha maupun transparansi keuangan membuat warga mempertanyakan komitmen pengelola.

Dalam forum rapat tersebut, beberapa peserta menyampaikan bahwa janji bagi hasil yang sebelumnya disampaikan tidak pernah terealisasi. Bahkan hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi ataupun laporan pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Warga berharap adanya langkah tegas dari pemerintah desa serta pengawasan dari pihak terkait agar persoalan ini segera diselesaikan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan utama demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes.

Rapat ditutup dengan dorongan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan BUMDes serta adanya keterbukaan informasi kepada warga sebagai mitra kerja.

Janji Bagi Hasil yang Menguap: Warga Pertanyakan Akuntabilitas BUMDes

Suasana ruang rapat malam itu tampak biasa. Beberapa botol air mineral tersusun di atas meja, berkas-berkas terbuka, dan percakapan berlangsung dalam nada yang awalnya datar. Namun, perlahan, forum berubah menjadi ruang curahan kekecewaan. Rapat rutin yang digelar itu justru membuka persoalan yang selama ini mengendap: kerja sama antara BUMDes dan warga yang dinilai tak berjalan sebagaimana mestinya.

Program yang semula digadang-gadang menjadi pengungkit ekonomi desa kini dipertanyakan. Skema kerja sama bagi hasil yang pernah ditawarkan kepada warga, disebut-sebut menjanjikan keuntungan bersama. Warga diajak berpartisipasi dengan menanamkan modal, dengan keyakinan bahwa pengelolaan oleh BUMDes akan memberikan hasil yang adil dan berkelanjutan.

Namun harapan itu, bagi sebagian warga, kini tinggal cerita.

“Sudah hampir satu tahun, kami tidak menerima apa pun,” ujar salah satu warga dalam forum, suaranya datar namun sarat kekecewaan. Ia mengaku telah mengeluarkan dana dalam jumlah tidak sedikit—puluhan juta rupiah—sebagai bentuk kepercayaan terhadap program desa. Alih-alih mendapatkan hasil, ia justru dihadapkan pada ketidakjelasan.

Keluhan serupa datang dari peserta lain. Mereka menyoroti tidak adanya laporan rutin, baik terkait perkembangan usaha maupun kondisi keuangan. Janji bagi hasil yang pernah disampaikan dalam sosialisasi awal, hingga kini belum terealisasi. Bahkan, komunikasi dari pihak pengelola BUMDes disebut semakin jarang.

Dalam dinamika rapat, pertanyaan-pertanyaan kritis mulai mengemuka. Bagaimana sebenarnya kondisi usaha yang dijalankan? Kemana aliran dana yang telah dihimpun? Dan yang paling mendasar: siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang kini dirasakan warga?

Sejumlah peserta menilai, persoalan ini bukan sekadar soal keterlambatan hasil usaha. Lebih dari itu, menyangkut prinsip transparansi dan akuntabilitas lembaga desa. BUMDes, yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi lokal, justru dinilai belum mampu menjaga kepercayaan publik.

“Kalau memang ada kendala, sampaikan. Jangan diam,” ungkap peserta lainnya, menegaskan pentingnya keterbukaan.

Hingga rapat berlangsung, belum ada penjelasan rinci yang mampu menjawab kegelisahan warga. Tidak ada laporan keuangan yang dipaparkan secara terbuka, maupun kejelasan langkah penyelesaian. Kondisi ini semakin mempertegas adanya jarak antara pengelola program dan masyarakat sebagai mitra.

Pemerintah desa dan BPD didorong untuk tidak tinggal diam. Fungsi pengawasan dinilai harus dijalankan secara maksimal, termasuk dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan BUMDes. Audit internal hingga kemungkinan melibatkan pihak independen menjadi wacana yang mengemuka dalam forum tersebut.

Di sisi lain, warga berharap persoalan ini tidak berlarut-larut. Bagi mereka, ini bukan hanya soal uang yang belum kembali, melainkan tentang kepercayaan yang mulai terkikis. Program desa, yang seharusnya menjadi ruang gotong royong ekonomi, kini menghadapi ujian serius.

Rapat malam itu memang ditutup tanpa keputusan final. Namun satu hal menjadi terang: warga tidak lagi sekadar menunggu. Mereka menuntut jawaban.

Dan bagi BUMDes, waktu untuk menjelaskan tampaknya semakin sempit.

Rapat BPD Desa Sumberejo