 |
| DARMAJI RW 10 DUSUN PENGKOL DESA SUMBEREJO KLATEN SELATAN |
Di desa, hidup itu sederhana: kerja, makan, dan menjaga kebersamaan. Tapi belakangan ini, kesederhanaan itu terasa makin jauh. Bukan karena masyarakat tidak mau berusaha, melainkan karena keadaan yang semakin rumit. Ironisnya, kerumitan itu kadang justru datang dari program-program yang katanya untuk membantu rakyat.
“Program pemerintah malah marai mumet,” begitu keluhan yang sering terdengar di sudut-sudut kampung. Bukan tanpa alasan. Hari ini, masyarakat desa dihadapkan pada banyaknya program bantuan dengan berbagai nama dan mekanisme: BLT, PKH, bantuan pangan, hingga program lainnya. Niatnya baik, tetapi pelaksanaannya seringkali membuat bingung.
Warga kecil yang seharusnya fokus bekerja, justru disibukkan dengan urusan administrasi. Pendataan berulang, verifikasi berlapis, hingga ketidakpastian apakah bantuan akan cair atau tidak. Di sisi lain, tidak semua yang berhak benar-benar menerima. Ada yang kondisi ekonominya pas-pasan justru terlewat, sementara yang relatif mampu malah tercatat sebagai penerima.
Situasi ini memunculkan rasa tidak adil. Bukan soal iri, tetapi soal keadilan sosial yang terasa belum sepenuhnya hadir. Di tingkat bawah, hal seperti ini mudah memicu gesekan. Kepercayaan terhadap sistem pun perlahan terkikis.
Lebih jauh lagi, sebagian besar program masih bersifat jangka pendek. Bantuan yang diterima habis untuk kebutuhan harian: beras, minyak, listrik. Setelah itu, masyarakat kembali ke titik awal—berjuang sendiri mencari penghidupan. Tidak ada perubahan yang benar-benar signifikan dalam jangka panjang.
Padahal yang dibutuhkan masyarakat desa bukan hanya bantuan, melainkan kesempatan. Kesempatan untuk bekerja, berusaha, dan berkembang. Lapangan kerja yang dekat dengan desa, akses modal yang mudah, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan akan jauh lebih berarti dibanding bantuan sesaat.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa ekonomi masyarakat desa masih rapuh. Banyak yang menggantungkan hidup pada sektor informal, pertanian kecil, atau pekerjaan serabutan. Dalam kondisi seperti ini, bantuan memang penting sebagai penyangga. Namun jika tidak dibarengi dengan pemberdayaan, bantuan justru berpotensi menumbuhkan ketergantungan.
Masalah lain yang tak kalah penting adalah data. Ketidaktepatan data penerima bantuan menjadi persoalan klasik yang belum juga terselesaikan. Padahal, keakuratan data adalah kunci dari keadilan distribusi. Di sinilah peran RT dan RW seharusnya diperkuat, karena mereka yang paling memahami kondisi warganya.
Tulisan ini bukan untuk menyalahkan pemerintah. Kita memahami bahwa negara hadir dan berusaha membantu. Namun, perlu ada evaluasi yang jujur: apakah program yang ada benar-benar meringankan, atau justru menambah beban baru?
Masyarakat desa tidak menuntut yang muluk-muluk. Mereka hanya ingin hidup yang lebih tenang, tidak dipusingkan oleh aturan yang berbelit, dan memiliki kesempatan yang adil untuk memperbaiki taraf hidup.
Barangkali sudah saatnya arah kebijakan bergeser. Dari sekadar bantuan menuju pemberdayaan. Dari banyaknya program menuju ketepatan sasaran. Dari birokrasi yang rumit menuju pelayanan yang sederhana.
Jika tidak, keluhan itu akan terus terdengar—pelan tapi pasti—dari desa ke desa:
“Program ana, nanging urip tetep mumet.”
Dan ketika rakyat kecil sudah terlalu lama merasa mumet, yang dipertaruhkan bukan hanya kesejahteraan, tetapi juga kepercayaan.