KEPALA DESA SUMBEREJO SIAP LAKSANAKAN PRA MUSDES BERSAMA RT RW

Dari Kanan Kepala Desa Sumberejo Wakil Bupati dan Bupati Klaten

SUMBEREJO, Pemerintah Desa (Pemdes) Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, menyatakan kesiapannya menjalankan instruksi Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, terkait pengetatan verifikasi dan validasi (verval) data penerima bantuan sosial (bansos). Langkah ini diambil guna memastikan bantuan tahap keempat tahun 2025 tepat sasaran dan meminimalkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Bupati Klaten sebelumnya menegaskan bahwa Pemkab akan menempuh skema akhir berupa pemasangan stiker di rumah warga penerima manfaat jika keluhan terkait transparansi bansos masih terus bermunculan. Hal ini merespons banyaknya aduan warga melalui kanal media sosial Lapor Mas Bup.

Samakan Persepsi Lewat Koordinasi

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Desa Sumberejo, Tri Rahardjo, bersama tim verifikasi desa yang diketuai oleh Sekretaris Desa (Sekdes), telah memulai langkah koordinasi intensif. Pada Senin (2/2/2026), Pemdes Sumberejo menggelar pertemuan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tim Pendamping Keluarga Harapan (PKH) tingkat kecamatan.

"Kami ingin menyamakan persepsi terlebih dahulu agar langkah yang kami ambil tidak menyimpang. Kami hadirkan langsung tim PKH kecamatan untuk memberikan arahan teknis agar data benar-benar akurat," ujar Tri Rahardjo.

Libatkan RT dan RW sebagai Ujung Tombak

Sebagai langkah konkret berikutnya, Pemdes Sumberejo dijadwalkan menggelar forum Pra-Musyawarah Desa (Pra-Musdes) pada Rabu (4/2/2026). Forum ini akan melibatkan seluruh jajaran Ketua RT dan RW se-Desa Sumberejo.

Pelibatan RT/RW dianggap krusial karena mereka adalah pihak yang paling memahami kondisi riil ekonomi warga di lapangan. Proses verval ini nantinya juga akan didukung dengan penggunaan aplikasi Cek Bansos sebelum akhirnya diputuskan melalui Musdes.

> "RT dan RW adalah filter utama. Mereka yang tahu persis siapa yang layak dan siapa yang tidak, sehingga potensi salah sasaran bisa ditekan sejak dini," tambah Tri.

> 

Skema Stiker sebagai Upaya Terakhir

Bupati Hamenang Wajar Ismoyo menekankan bahwa transparansi adalah kunci. Jika setelah proses berjenjang dari tingkat RT hingga Musdes masih ditemukan komplain, maka pemasangan stiker di rumah warga menjadi solusi pamungkas.

"Kalau masih ada yang komplain, skema terakhir yang dilakukan pemda adalah dengan memasang stiker [di rumah penerima]. Ini adalah bentuk transparansi publik," tegas Bupati.

Laporan Mas Bup yang banyak aduan dari masyarakat  masuk kesini terkait Bansos