Mereka bertiga serius mencermati laporan ketapang yanh disajikan
SUMBEREJO, KLATEN SELATAN – Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sedyo Mukti tampak serius mengikuti jalannya forum pembahasan laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes. Dalam kegiatan tersebut, para pengawas duduk satu meja untuk mendengarkan, mengamati, sekaligus meneliti setiap paparan yang disampaikan oleh Ketua BUMDes, bendahara, sekretaris, maupun pelaksana program Ketapang.
Suasana rapat berlangsung penuh perhatian. Setiap laporan yang dipaparkan dicermati secara detail guna memastikan seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawas tidak hanya mendengarkan pemaparan secara lisan, tetapi juga memeriksa dokumen pendukung yang menjadi dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Dalam kesempatan tersebut, pendamping desa mengingatkan pentingnya mekanisme pengawasan yang berjalan secara optimal. Menurutnya, setiap laporan yang akan dipertanggungjawabkan seharusnya terlebih dahulu diberikan kepada pengawas secara tertulis dan rinci agar dapat dipelajari sebelum dibahas dalam forum yang lebih luas.
“Pengawas perlu mendapatkan dokumen secara lengkap dan detail terlebih dahulu. Dengan demikian, mereka memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari isi laporan, melakukan pengecekan, serta memberikan catatan maupun masukan apabila ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki,” ujar pendamping desa dalam forum tersebut.
Pernyataan itu mendapat perhatian dari seluruh peserta rapat. Pengawasan yang baik dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola BUMDes yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.
Sementara itu, Penasehat BUMDes yang juga menjabat sebagai Kepala Desa menegaskan bahwa laporan yang disusun pengurus BUMDes harus benar-benar siap sebelum dibawa ke forum Musyawarah Desa (Musdes). Menurutnya, seluruh data, bukti administrasi, laporan keuangan, serta dokumen pendukung lainnya harus dipastikan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jika laporan sudah siap, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka selanjutnya BPD dapat menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk menyampaikan hasilnya kepada masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa Musdes merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Oleh karena itu, seluruh unsur masyarakat perlu dilibatkan agar mengetahui kondisi dan perkembangan BUMDes secara terbuka.
Dalam pelaksanaannya, Musdes akan menghadirkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari Ketua RT dan RW, Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga unsur kelembagaan desa lainnya. Melalui forum tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk mendengarkan laporan pengelolaan BUMDes, memberikan masukan, serta menyampaikan pendapat terkait arah pengembangan usaha desa ke depan.
Kepala Desa menegaskan bahwa keputusan yang dihasilkan dalam Musdes memiliki kekuatan yang sangat penting karena merupakan hasil kesepakatan bersama masyarakat desa. Bahkan apabila dalam evaluasi ditemukan adanya penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, atau pengelolaan yang tidak sesuai aturan sehingga merugikan BUMDes, forum Musdes memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi perbaikan hingga pergantian pengurus.
“Musyawarah Desa adalah forum tertinggi. Jika dalam evaluasi ditemukan persoalan serius, misalnya adanya penyimpangan pengelolaan dana atau ketidakmampuan pengurus menjalankan tugasnya dengan baik, maka masyarakat melalui forum Musdes dapat memberikan keputusan dan rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Para peserta rapat berharap proses evaluasi yang dilakukan secara terbuka dapat menjadi langkah positif dalam memperkuat tata kelola BUMDes Sedyo Mukti. Transparansi, keterbukaan informasi, dan pengawasan yang baik diyakini menjadi fondasi utama agar BUMDes mampu berkembang sebagai lembaga ekonomi desa yang sehat, profesional, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui proses pemeriksaan laporan yang teliti sebelum dibahas dalam Musdes, seluruh pihak berharap kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes semakin meningkat. Dengan demikian, keberadaan BUMDes tidak hanya menjadi sarana pengelolaan usaha desa, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.
 |
| Beliau bertiga sangat serius dan kritis dalam melakukan tupoksinya sebagai pengawas |