 |
| DATA RESMI DARI PEMERINTAH DESA DIKELOLA TIM BPD DESA SUMBEREJO KLATEN SELATAN |
SUMBEREJO– Dana kompensasi dari sejumlah pengembang perumahan untuk mendukung penyediaan dan pengelolaan fasilitas makam di Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, menjadi informasi yang patut mendapat perhatian publik.
Berdasarkan infografis yang beredar, selama periode 2021–2026 tercatat dana kompensasi yang terkumpul mencapai Rp57 juta, berasal dari 9 transaksi kegiatan. Dana tersebut disebut berkaitan dengan kontribusi pengembang perumahan untuk mendukung penyediaan dan pengelolaan fasilitas makam Desa Sumberejo.
Angkanya memang terlihat jelas. Namun bagi masyarakat, persoalannya tidak berhenti pada berapa uang yang masuk. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: siapa yang menerima, berdasarkan aturan apa, dicatat dalam dokumen apa, disimpan di mana, dan digunakan untuk apa?
Rp57 Juta Bukan Sekadar Angka
Dalam infografis tersebut, dana terbesar berasal dari:
Nirwana Sumberejo (13 kavling): Rp19,5 juta
Perumahan Kundan (an. Eko Karsis): Rp12 juta
Perum Andara: Rp8 juta
CV Buana Bersinar/Perum Amanah Kundan: Rp5 juta
Perum Grand Sumberejo Regency (4 kavling): Rp6 juta
Beberapa kontribusi lainnya masing-masing Rp1,5 juta hingga Rp2 juta.
Jika seluruh angka tersebut benar dan telah diterima, totalnya memang mencapai Rp57 juta.
Namun justru karena jumlahnya sudah mencapai puluhan juta rupiah, publik berhak memperoleh informasi yang lebih lengkap. Kompensasi tidak boleh berhenti sebagai angka dalam infografis. Harus ada jejak administrasi dan penggunaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ada Hal yang Patut Dicermati: Mengapa 2023–2025 Tidak Terlihat?
Infografis menyebut periode 2021–2026, tetapi rincian yang ditampilkan hanya:
2021: Rp19,5 juta
2022: Rp31,5 juta
2026: Rp6 juta
Tidak terlihat rincian untuk tahun 2023, 2024 dan 2025.
Memang, sangat mungkin pada tiga tahun tersebut tidak terdapat transaksi. Tetapi apabila demikian, hal itu seharusnya dijelaskan secara tegas agar tidak menimbulkan pertanyaan.
Sebab ketika sebuah data diberi judul “2021–2026”, masyarakat secara wajar akan menganggap seluruh rentang waktu tersebut telah direkap secara lengkap.
Transparansi bukan hanya soal menyampaikan angka yang ada, tetapi juga menjelaskan angka yang tidak ada.
Pertanyaan Lebih Besar: Ini Uang Desa atau Dana Kompensasi?
Ini bagian yang paling penting.
Istilah “dana kompensasi dari pengembang perumahan” perlu diperjelas secara administratif dan hukum.
Apakah dana tersebut:
merupakan penerimaan resmi Desa?
merupakan sumbangan pihak ketiga?
merupakan kompensasi berdasarkan kesepakatan tertentu?
diberikan kepada pemerintah desa?
dikelola oleh pemerintah desa?
atau justru dikelola oleh pihak/lembaga lain untuk fasilitas makam?
Kejelasan status tersebut sangat penting karena akan menentukan bagaimana uang tersebut harus dicatat, dipertanggungjawabkan dan digunakan.
Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui nominalnya, tetapi tidak mengetahui status hukumnya.
BPD Perlu Meminta Dokumen, Bukan Sekadar Penjelasan Lisan
Dalam konteks pengawasan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki posisi strategis untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, apabila data Rp57 juta tersebut menjadi bagian dari pengelolaan fasilitas makam desa, BPD layak meminta penjelasan secara resmi kepada Pemerintah Desa Sumberejo.
Bukan untuk mencari kesalahan.
Tetapi untuk memastikan semuanya terang.
Setidaknya perlu dapat ditelusuri:
Pertama, dasar atau regulasi pemberian kompensasi.
Kedua, pihak yang melakukan kesepakatan dengan pengembang.
Ketiga, bukti penerimaan masing-masing transaksi.
Keempat, rekening atau tempat penyimpanan dana.
Kelima, pencatatan dalam administrasi keuangan desa apabila memang menjadi penerimaan desa.
Keenam, rincian penggunaan dana.
Ketujuh, kondisi saldo atau sisa dana apabila masih ada.
Kedelapan, siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas makam tersebut.
Inilah yang disebut transparansi substantif.
Jangan Sampai Infografis Bagus, Tetapi Pertanggungjawaban Kabur
Infografis yang disajikan sebenarnya cukup menarik. Data dibagi berdasarkan tahun, sumber kontribusi, persentase kontribusi, hingga kontributor terbesar.
Bahkan ditampilkan bahwa kontribusi tahun 2022 mencapai 55,3 persen, tahun 2021 sebesar 34,2 persen, dan tahun 2026 sebesar 10,5 persen dari total Rp57 juta.
Tetapi secara kritis, infografis tersebut masih merupakan informasi ringkas, bukan dokumen pertanggungjawaban.
Masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar grafik.
Grafik menunjukkan angka. Dokumen menunjukkan kebenaran angka.
Karena itu, transparansi yang ideal adalah menyandingkan infografis dengan dokumen pendukung yang dapat diperiksa sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Fasilitas Makam Bukan Sekadar Infrastruktur
Persoalan ini juga tidak boleh dilihat semata-mata sebagai persoalan uang.
Makam merupakan fasilitas sosial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Ketika ada pengembang perumahan baru dan kemudian muncul kebutuhan terhadap fasilitas makam, maka harus ada kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab menyediakan, mengelola, memelihara dan membiayai fasilitas tersebut.
Dana kompensasi seharusnya memiliki arah yang jelas.
Apakah untuk pembebasan atau penyediaan lahan?
Pembangunan akses?
Pagar?
Penerangan?
Perawatan?
Pengurukan?
Penataan makam?
Atau kebutuhan lainnya?
Jika dana sudah terkumpul Rp57 juta, masyarakat berhak mengetahui apa manfaat konkret yang sudah dihasilkan dari dana tersebut.
Kontributor Terbesar Perlu Dilihat Secara Proporsional
Menariknya, infografis juga menempatkan Nirwana Sumberejo sebagai kontributor terbesar dengan Rp19,5 juta, disusul Perumahan Kundan Rp12 juta dan Perum Andara Rp8 juta.
Data ini sebenarnya dapat menjadi pintu masuk untuk analisis yang lebih luas.
Apakah besaran kontribusi ditentukan berdasarkan jumlah kavling?
Apakah ada tarif atau formula tertentu?
Apakah setiap pengembang mendapatkan perlakuan yang sama?
Apakah nominal Rp1,5 juta, Rp2 juta, Rp5 juta, Rp6 juta, Rp8 juta, Rp12 juta hingga Rp19,5 juta tersebut mempunyai dasar perhitungan yang jelas?
Jika memang berdasarkan jumlah kavling, misalnya, masyarakat perlu mengetahui rumus atau kesepakatannya.
Sebab prinsip transparansi bukan hanya mengatakan “berapa yang dibayar”, tetapi juga “mengapa jumlahnya sebesar itu.”
Jangan Sampai Dana Publik Baru Dicari Ketika Dipertanyakan
Hal yang harus dihindari adalah pola pengelolaan administrasi yang baru dibuka ketika muncul pertanyaan masyarakat.
Justru sebaliknya.
Semakin besar nilai dana dan semakin berkaitan dengan kepentingan masyarakat, semakin kuat pula tuntutan transparansinya.
Rp57 juta mungkin bukan angka besar dibanding keseluruhan APBDes.
Namun dalam perspektif masyarakat desa, Rp57 juta adalah uang yang sangat berarti.
Jika dikelola dengan baik, dana tersebut bisa memberikan manfaat nyata bagi fasilitas makam.
Tetapi jika tidak jelas pencatatannya, tidak jelas penggunaannya dan tidak jelas siapa penanggung jawabnya, maka angka tersebut justru akan menjadi sumber pertanyaan baru.
BPD Tidak Boleh Hanya Menjadi Penonton
Di sinilah fungsi kontrol kelembagaan desa menjadi penting.
BPD tidak harus menuduh adanya penyimpangan.
Tetapi BPD mempunyai alasan kuat untuk mengatakan:
“Mari kita buka datanya, kita cocokkan dokumennya, kita lihat penggunaannya, kemudian kita sampaikan kepada masyarakat.”
Sikap seperti itu bukan bentuk permusuhan terhadap Pemerintah Desa.
Sebaliknya, transparansi justru melindungi Pemerintah Desa dari prasangka dan tuduhan yang tidak berdasar.
Jika semuanya benar, lengkap dan sesuai aturan, maka dibuka secara terang justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat.
Kesimpulan: Rp57 Juta Harus Berujung pada Rp57 Juta Manfaat
Persoalan utama dari data kompensasi makam Desa Sumberejo bukan lagi sekadar “ada atau tidak ada uang Rp57 juta.”
Pertanyaan publik sudah harus naik satu tingkat:
Dari mana dasar penerimaannya?
Siapa yang mengelola?
Bagaimana pencatatannya?
Ke mana penggunaannya?
Berapa saldo tersisa?
Apa hasil pembangunan atau manfaat yang sudah dirasakan masyarakat?
Dan yang tidak kalah penting:
Mengapa periode 2021–2026 dalam infografis hanya menampilkan transaksi pada 2021, 2022 dan 2026?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan tuduhan. Justru merupakan bagian dari kontrol publik dan prinsip pemerintahan desa yang transparan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukanlah seberapa bagus sebuah infografis menampilkan angka Rp57 juta.
Ukuran sebenarnya adalah apakah masyarakat dapat melihat jejak uangnya, dokumennya, penggunaannya, dan manfaatnya.
Rp57 juta harus dapat dijelaskan dari awal sampai akhir. Karena ketika uang dikumpulkan atas nama kepentingan fasilitas masyarakat, maka pertanggungjawabannya juga harus kembali kepada masyarakat.